Orang ramai mengatakan respons SBY terhadap kasus Century terlambat, harusnya pidato/pernyataan tersebut dilakukan sebelum pansus, tentu tidak akan kisruh semacam ini terjadi. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya pendukung SBY-Budiono (60 % suara pada Pilpres) berpendapat lain:
SBY sebagai 'demokrat sejati' ingin mengetahui dan menakar kapabilitas, kejujuran dan etika politik pansus angket Century khususnya dan institusi DPR umumnya dalam mendiskusikan dan menganalisa kasus terkait dana talangan (bailed out) Century sebesar 6.7 triliun rupiah, yang telah dilakukan oleh KSSK pada saat krisis ekonomi global berkecamuk (2008-2009). Menurut KSSK yang terdiri dari Menkeu dan Gubernur BI, berdasarkan pertimbangan yang profesional dan matang didukung data-data ekonomi keuangan yang memprihatinkan pada waktu itu, diperlukan penyelamatan Bank Century. Karena bila tidak, akan terjadi dampak sistemik berupa krisis ekonomi-keuangan seperti di tahun 1997-1998 y.l. Hal tersebut telah disetujui pemerintah dan silahkan ditelesuri pansus dengan terbuka dan tuntas, terutama terkait dana yang diisukan semula mengalir ke partai politik dan tim sukses pilpres tertentu.
Pansus dalam sidang-sidangnya yang penuh perdebatan (kusir !) antara 9 fraksi partai terwakili, kadang seperti mau adu jotos, kemudian berbias fokus terutama kearah 'kebijaksanaan 'bailed out' daripada ke penelusuran aliran dana. Dapat dimengerti karena oposisi dan koalisi mempunyai "vested interrest" bersamaan sasaran ! Mereka berhasil membantah kebijaksanaan Pemerintah tersebut diatas.
Pemerintah dan masyarakat banyak dapat menakar dan menilai dari panggung persidangan pansus tersebut tentang kejujuran, etika dan kapabilitas politik dari masing-masing fraksi partai. Partai Pemerintah(Demokrat), partai-partai koalisi (Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB ?) dan partai oposisi(PDIP, Gerindra, Hanura). Ini berlanjut dengan Sidang Paripurna DPR yang masih seperti Taman Kanak-kanak(Gus Dur) dengan adu jotos segala, memalukan sekali !
Kesemuanya dapat digelar dan dapat ditonton oleh kebanyakan Rakyat Indonesia dengan gratis, berkat SBY yang tidak spontan reaktip terhadap masalah yang dihadapinya...
Senin, 08 Maret 2010
Jumat, 26 Februari 2010
KOALISI : KENAPA RAPUH ?
Sejak awal, rakyat awam menilai, bahwa gairah berkoalisi dari partai-partai hanyalah untuk kepentingan porsi dan korsi. Setelah pemilu legislatip,Partai Demokrat paling diminati dengan pencapaian suara tertinggi yaitu 20.85 %. Ditambah sebelum Pilpres partai tersebut sengaja tidak menyebutkan calon pendamping SBY dengan segera. Maka mulailah partai-partai dengan suara di Legislatip kurang dari 10 % berlomba mengincar kedudukan RI-2 itu dengan berbagai dalih koalisi. Terutama PKS (7.88%), PAN(6.01%) dan Golkar meskipun suara yang didapat 14.45 % lebih dari PDIP 14.03 %, tapi karena karakter yang oportunistis dan selalu bercokol di pemerintahan, tidak berani berkiprah sendiri. Salut kepada PDIP, Gerindra dan Hanura yang memilih jadi kelompok oposisi !
Ternyata Partai Demokrat dan SBY bersikukuh memilih Budiono sebagai pendampingnya sebagai calon RI-2, seorang professional dengan gelar Prof. Doktor Ekonomi yang lugu tidak banyak bicara, jujur, 'low profile' dan tidak berpartai...Inilah yang mengecewakan tokoh-tokoh partai yang sedang berlomba dan sangat ambisius itu ! Mereka merasa kecele banget dan bertanya dalam hati mereka, kenapa SBY memilih Budiono yang demikian itu secara konsisten.
Ternyata pula Pilpres telah berlangsung dengan pilhan rakyat terbanyak pada pasangan SBY-Budiono (61%) itu !!!
Meskipun telah diberi kursi di kabinet SBY-Budiono jilid-2 dengan memadai, Golkar dan PKS masih punya unek-unek mengembangkan pertanyaan diatas disertai su'udhon politik, jangan-jangan karena Budiono sebagai Gubernur BI waktu itu, telah berjasa mengucurkan aliran dana ke Partai Demokrat cq Tim Sukses pasangan SBY-Budiono. Hal tersebut tentu saja didukung sepenuhnya oleh kelompok oposisi yang memang masih belum puas terhadap hasil Pilpres yang telah berlalu. Karena dengan meng'underdog' Budiono' peluang RI-2 terbuka kembali untuk koalisi sedang wajar saja bila kelompok oposisi bila bertujuan utama 'impeachment' SBY-Budiono secara utuh...
Di DPR mereka mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket yang akan menelusuri kemungkinan adanya aliran dana siluman tersebut berdasarkan audit Bank Indonesia oleh BPK. Penugasan audit BPK yang lebih rinci, menampilkan kasus Bank Century yang kemudian dibuat mencuat ke permukaan sebagai Bank yang telah di 'bailed out' Pemerintah dengan dana yang semula menurut perkiraan KSSK sebesar 692 milyar, tapi konon dalam beberapa hari pelaksanaannya oleh LPS menjadi sebesar 6.7 Triliun!
Kebijakan 'bailed out' KSSK (Menkeu dan Gubernur BI) pada saat krisis ekonomi global berkecamuk saat itu, berdasarkan pertimbangan yang mantap dan matang berkesimpulan akan adanya dampak yang haqqul yakin berdampak sistemik terhadap Ekonomi Indonesia. Presiden sebelum berdinas keluar negeri,secara khusus berpesan kepada KSSK : Jaga stabilitas ekonomi, jangan terjadi krisis ekonomi seperti 1997-98.
Tapi kalau ternyata ada penyimpangan dalam pelaksanaannya perlu untuk ditelesuri dengan cermat karena kita sudah sama-sama mengetahui adanya pemeo bahwa "BI adalah Sarang Penyamun".
Penelusuran pansus ternyata condong kesegi pelanggaran undang-undang dan ketentuan hukum perbankan, daripada ke aliran dana karena memang 9.7 triliun hanyalah kecil dibandingkan dengan kerugian karena BLBI yang lebih dari 600 triliun dimasa Golkar dan PDIP berkuasa (Sic!)
Pada akhir kerja Pansus ternyata tidak ada aliran dana ke Partai Demokrat dan atau ke Tim Sukses SBY-Budiono, malahan sebaliknya ada ketersangkutan dana kepada PDI-P dan PKS yang perlu diteliti kebenarannya. Tapi sesuai 'target' semula, mereka PDI-P, Golkar, PKS dan Hanura tetap mencantumkan nama Budiono dan Sri Mulyani yang diduga bersalah menentukan kebijakan 'bailed out'.
Kalau mengenai kebijakan, yang paling mengetahui dan bertanggung jawab pada saat berkecamuknya krisis global memang adalah Dr Sri Mulyani dan Prof Dr. Budiono sebab mereka pemegang amanah agar supaya Indonesia tidak mengalami dampak ekonomi seperti di tahun 1997-98, dan berhasil dengan baik !
Karena keberhasilan mereka, SBY bersikukuh mencalonkan Budiono sebagai RI-2 dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di jilid-2 Pemerintagannya !
Kesimpulan :
Ternyata Partai Demokrat dan SBY bersikukuh memilih Budiono sebagai pendampingnya sebagai calon RI-2, seorang professional dengan gelar Prof. Doktor Ekonomi yang lugu tidak banyak bicara, jujur, 'low profile' dan tidak berpartai...Inilah yang mengecewakan tokoh-tokoh partai yang sedang berlomba dan sangat ambisius itu ! Mereka merasa kecele banget dan bertanya dalam hati mereka, kenapa SBY memilih Budiono yang demikian itu secara konsisten.
Ternyata pula Pilpres telah berlangsung dengan pilhan rakyat terbanyak pada pasangan SBY-Budiono (61%) itu !!!
Meskipun telah diberi kursi di kabinet SBY-Budiono jilid-2 dengan memadai, Golkar dan PKS masih punya unek-unek mengembangkan pertanyaan diatas disertai su'udhon politik, jangan-jangan karena Budiono sebagai Gubernur BI waktu itu, telah berjasa mengucurkan aliran dana ke Partai Demokrat cq Tim Sukses pasangan SBY-Budiono. Hal tersebut tentu saja didukung sepenuhnya oleh kelompok oposisi yang memang masih belum puas terhadap hasil Pilpres yang telah berlalu. Karena dengan meng'underdog' Budiono' peluang RI-2 terbuka kembali untuk koalisi sedang wajar saja bila kelompok oposisi bila bertujuan utama 'impeachment' SBY-Budiono secara utuh...
Di DPR mereka mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket yang akan menelusuri kemungkinan adanya aliran dana siluman tersebut berdasarkan audit Bank Indonesia oleh BPK. Penugasan audit BPK yang lebih rinci, menampilkan kasus Bank Century yang kemudian dibuat mencuat ke permukaan sebagai Bank yang telah di 'bailed out' Pemerintah dengan dana yang semula menurut perkiraan KSSK sebesar 692 milyar, tapi konon dalam beberapa hari pelaksanaannya oleh LPS menjadi sebesar 6.7 Triliun!
Kebijakan 'bailed out' KSSK (Menkeu dan Gubernur BI) pada saat krisis ekonomi global berkecamuk saat itu, berdasarkan pertimbangan yang mantap dan matang berkesimpulan akan adanya dampak yang haqqul yakin berdampak sistemik terhadap Ekonomi Indonesia. Presiden sebelum berdinas keluar negeri,secara khusus berpesan kepada KSSK : Jaga stabilitas ekonomi, jangan terjadi krisis ekonomi seperti 1997-98.
Tapi kalau ternyata ada penyimpangan dalam pelaksanaannya perlu untuk ditelesuri dengan cermat karena kita sudah sama-sama mengetahui adanya pemeo bahwa "BI adalah Sarang Penyamun".
Penelusuran pansus ternyata condong kesegi pelanggaran undang-undang dan ketentuan hukum perbankan, daripada ke aliran dana karena memang 9.7 triliun hanyalah kecil dibandingkan dengan kerugian karena BLBI yang lebih dari 600 triliun dimasa Golkar dan PDIP berkuasa (Sic!)
Pada akhir kerja Pansus ternyata tidak ada aliran dana ke Partai Demokrat dan atau ke Tim Sukses SBY-Budiono, malahan sebaliknya ada ketersangkutan dana kepada PDI-P dan PKS yang perlu diteliti kebenarannya. Tapi sesuai 'target' semula, mereka PDI-P, Golkar, PKS dan Hanura tetap mencantumkan nama Budiono dan Sri Mulyani yang diduga bersalah menentukan kebijakan 'bailed out'.
Kalau mengenai kebijakan, yang paling mengetahui dan bertanggung jawab pada saat berkecamuknya krisis global memang adalah Dr Sri Mulyani dan Prof Dr. Budiono sebab mereka pemegang amanah agar supaya Indonesia tidak mengalami dampak ekonomi seperti di tahun 1997-98, dan berhasil dengan baik !
Karena keberhasilan mereka, SBY bersikukuh mencalonkan Budiono sebagai RI-2 dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di jilid-2 Pemerintagannya !
Kesimpulan :
- Koalisi rapuh karena dasarnya hanya mencari porsi dan korsi.
- Perlu dipertimbangkan mengganti anggota koalisi yang oportunis seperti Golkar dan PKS dengan partai yang visi dan misinya jauh kedepan, yang mementingkan kepentingan kejahteraan rakyat
- Melihat sepak terjang selama kampanye dengan program yang mementingkan kesejahteraan rakyat tersebut, PDI-P dan Gerindera perlu diajak berkoalisi
- Bersama PDI-P dan Gerindera diharapkan tuduhan neoliberalisme pemerintah disegala bidang sekarang ini dapat berubah menjadi pro-rakyat
- Perimbangan suara sekarang dengan Golkar & PKS :Koalisi (59.48) dan Oposisi (22.26)
- Perimbangan suara dengan PDI-P dan Gerindera :Koalisi (55.61) dan Oposisi (26.10)
Rabu, 03 Februari 2010
LURUSKAN ARAH REFORMASI !
Baru terbentuk 2 hari sudah ada celoteh dari publik bahwa pemrakarsa Nasional Demokrat adalah orang-orang terpinggirkan kebanyakan dari partai politik tertentu dan orang-orang vokal yang hobinya mengkritisi pemerintah. Biarkan celoteh itu, kami harapkan selanjutnya ND menyambut semua komponen bangsa yang telah mempunyai kesadaran untuk meluruskan arah reformasi yang selama perjalanannya melenceng jauh dari yang dicita-citakan rakyat semula.
Pertama-tama dan yang terutama harus dilakukan adalah meredam euphoria yang telah melanda bangsa kita secara kebablasan ! Euphoria telah mempengaruhi hampir setiap hati individu bangsa mulai dari rakyat biasa, politisi dan mereka yang menamakan diri elit politik, para pejabat dari institusi pemerintahan dan swasta secara keseluruhan tanpa kecuali. Masing-masing kita menjadi sangat egois, rakus, mementingkan diri sendiri atau kelompok diatas kepentingan bangsa dan negara secara utuh. Bangsa Indonesia yang dulu terkenal peramah dan murah senyum, penuh toleransi dan suka bergotong royong. Kini menjadi bangsa yang berkesan kejam suka konflik dan tawuran, acuh satu sama lainnya.
Untuk meredam euphoria yang berdampak negatip seperti tersebut diatas ND hendaknya dapat menghimpun para pendidik budi pekerti, psikolog dan psikiater, sosiolog dan anthropolog, alim ulama atau pemuka agama dan lain-lain untuk berkiprah memperbaiki moral dan mental bangsa yang telah mengalami kebobrokan dan sakit, menuju kembali ke jati diri bangsa yang asli.
Dengan telah teredamnya euphoria dan terwujudnya kembali karakter bangsa, bidang-bidang poleksoshuk (politik, ekonomi, sosial, hukum dan kebudayaan) yang sekarang terlanjur bersifat liberal menuju masyarakat yang kapitalistis imperialistis konsumtip yang sangat merugikan rakyat dapat diluruskan kembali menuju kemakmuran dan keadilan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat ! ND diharapkan dapat mengubah 'democrazy' menjadi demokrasi yang beretika dan penuh tanggung jawab. Kurangi demonstrasi, rakyat sudah jenuh dan bosan melihatnya ! Ekonomi rakyat yang mandiri dan proteksi terhadap perdagangan bebas bagi potensi dalam negeri yang belum mampu bersaing, cegah komersialisasi bidang pendidikan dan kesehatan, persempit jurang kesenggangan sosial antara kaya dan miskin dan kurangi budaya asing yang berdampak negatip terhadap remaja dan generasi penerus. Dan last but not least berantas korupsi dan narkoba !
Pertama-tama dan yang terutama harus dilakukan adalah meredam euphoria yang telah melanda bangsa kita secara kebablasan ! Euphoria telah mempengaruhi hampir setiap hati individu bangsa mulai dari rakyat biasa, politisi dan mereka yang menamakan diri elit politik, para pejabat dari institusi pemerintahan dan swasta secara keseluruhan tanpa kecuali. Masing-masing kita menjadi sangat egois, rakus, mementingkan diri sendiri atau kelompok diatas kepentingan bangsa dan negara secara utuh. Bangsa Indonesia yang dulu terkenal peramah dan murah senyum, penuh toleransi dan suka bergotong royong. Kini menjadi bangsa yang berkesan kejam suka konflik dan tawuran, acuh satu sama lainnya.
Untuk meredam euphoria yang berdampak negatip seperti tersebut diatas ND hendaknya dapat menghimpun para pendidik budi pekerti, psikolog dan psikiater, sosiolog dan anthropolog, alim ulama atau pemuka agama dan lain-lain untuk berkiprah memperbaiki moral dan mental bangsa yang telah mengalami kebobrokan dan sakit, menuju kembali ke jati diri bangsa yang asli.
Dengan telah teredamnya euphoria dan terwujudnya kembali karakter bangsa, bidang-bidang poleksoshuk (politik, ekonomi, sosial, hukum dan kebudayaan) yang sekarang terlanjur bersifat liberal menuju masyarakat yang kapitalistis imperialistis konsumtip yang sangat merugikan rakyat dapat diluruskan kembali menuju kemakmuran dan keadilan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat ! ND diharapkan dapat mengubah 'democrazy' menjadi demokrasi yang beretika dan penuh tanggung jawab. Kurangi demonstrasi, rakyat sudah jenuh dan bosan melihatnya ! Ekonomi rakyat yang mandiri dan proteksi terhadap perdagangan bebas bagi potensi dalam negeri yang belum mampu bersaing, cegah komersialisasi bidang pendidikan dan kesehatan, persempit jurang kesenggangan sosial antara kaya dan miskin dan kurangi budaya asing yang berdampak negatip terhadap remaja dan generasi penerus. Dan last but not least berantas korupsi dan narkoba !
Langganan:
Postingan (Atom)
